Dalam pernyataannya, Fredy menegaskan pentingnya dukungan pendanaan, tempat yang layak, serta fasilitas umum yang ramah disabilitas.

“Yang pertama itu kan selalu soal pendanaan. Yang kedua, mereka tidak punya tempat. Program kegiatan untuk anggota juga banyak, tapi pendanaan sangat terbatas,” ujarnya pada Jumat, 11 April 2025.

Fredy juga menyayangkan kondisi infrastruktur pemerintah daerah yang belum inklusif.

Ia mencontohkan beberapa kantor Bupati di Kabupaten ada yang belum ramah bagi penyandang disabilitas.

“Ke kantor bupati saja susah, karena tidak ramah disabilitas. Minimal, secara kebijakan, setiap pembangunan harus memperhatikan aksesibilitas fasilitas umum, seperti Puskesmas dan toilet,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Fredy mendorong agar program-program aspirasi DPRD dimanfaatkan untuk menyentuh langsung kelompok sosial, terutama mereka yang belum terdaftar secara resmi.

“Ada banyak organisasi sosial yang belum tentu terdaftar. Itu bisa diintervensi melalui program aspirasi DPRD,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya kerja sama antara DPRD, pemerintah desa, dan dinas sosial untuk menyalurkan bantuan berbasis data lapangan.

Ia menyoroti tiga syarat utama yang diajukan PKB guna memastikan kinerja Bank NTT semakin baik dan dapat dipercaya masyarakat.

1. Pembenahan Manajemen Internal

Rumat menekankan pentingnya perbaikan manajemen internal Bank NTT. Dengan adanya kerjasama antara Bank NTT dan Bank Jatim, menurutnya, ini menjadi indikasi bahwa kepercayaan dari lembaga perbankan lain terhadap Bank NTT sudah mulai tumbuh. Namun, ia mengingatkan agar internal bank harus benar-benar solid.

“Tidak boleh ada perebutan jabatan atau praktik-praktik yang mengorbankan kepentingan rakyat, termasuk pegawai di kantor-kantor cabang. Jabatan harus diisi berdasarkan ketentuan yang jelas, tanpa mengorbankan hak-hak nasabah,” ujar Rumat pada Senin, 13 januari 2025.

2. Penyelesaian Kredit Macet

PKB juga meminta agar manajemen fokus menyelesaikan masalah kredit macet yang hingga kini masih menjadi kendala utama.

Rumat menyatakan bahwa penyelesaian kasus kredit bermasalah harus dilakukan secara transparan, termasuk menginformasikan kepada publik terkait aset-aset yang bermasalah.