Hal tersebut sebagai upaya tindaklanjut instruksi Polda NTT soal dirinya dipanggil pada 21 Mei lalu terkait pekerjaan rumah bantuan Bencana Seroja di kabupaten Malaka tahun 2021 yang sampai saat ini belum selesai 100 persen.

Pantauan media ini, para kontraktor rumah seroja sudah mendatangi kantor BPBD Malaka untuk melakukan pertemuan bersama terkait rumah bantuan rumah seroja.

Informasi yang berhasil dihimpun media ini,ada 28 CV yang diundang untuk menghadiri rapat rumah bantuan seroja tersebut diantaranya;

1.Direkrur CV Ambala Perkasa

2.Direktur CV Barito

3.Direktur CV Bintang Jaya Perkasa

4.Direktur CV Blacorjim

5.Direktur CV Cahaya Murni

6.Direkrur CV Cendrawasih

7.Direktur CV Citra Raya

8.Direkrur CV Daisule

9.Direktur CV Empat Putra Malaka

10.Direktur Fajar Permai

11.Direkrur CV Giant Kontruksi

12.Direkrur Hidup Baru

13.Direkrur Direktur CV Karya Abadi

14.Direkrur CV Keynward

15.Direktur CV Marina

16.Direktur CV Medali Mas

17.Direktur CV Messakh Insan Membangun

18.Direkrur CV Monte Cristo A

19.Direktur CV Monte Cristo B

20.Direktur CV Nilo Indah

21.Direktur CV Orland

22.Direktur CV Putra Buana

23.Direktur CV Salam

24.Direktur CV Timor Konstruksi

25.Direktur CV Umabesi

26.Direktur CV Valentino

27.Direktur CV Xavier27

28.Direktur CV Wirakarsa

Curhatan tersebut disampaikannya di hadapan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Malaka dan masa demonstran Aliansi Pemuda Peduli (APPI) Malaka di Kantor DPRD Kabupaten Malaka, Selasa (30/08/2023) silam.

Rochus mengaku, sejak dipercaya menjadi Plt Kalak BPBD pada 22 Juni 2023, dirinya telah meminta data laporan realisasi itu kepada mantan Kalak BPBD yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Drs. Gabriel Seran. Namun, kata Rochus, permintaan tersebut tak pernah dikabulkan.

Tidak puas sampai disitu, Rochus pun mengaku, bahwa dirinya pernah mendatangi Kantor BNPB di Jakarta untuk mendapatkan data terkait laporan realisasi penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) tersebut.

“Kami datang ke BNPB untuk dapat data dari BNPB. Ternyata data kita yang masuk ke BNPB terakhir itu di Bulan Agustus 2022. Sehingga saya saat ini belum bisa menyampaikan realisasi keuangan kita,” jawab Plt Kalak BPBD.

Padahal, menurut Plt Kalak BPBD, pemerintah yang mengelola Dana Siap Pakai (DSP) untuk menolong masyarakat korban bencana seroja ini punya kewajiban untuk membuat laporan bulanan dan laporan akhir.

“Padahal laporan bulanan dan laporan akhir itu adalah kewajiban bagi kita yang mengelola dana siap pakai ini. Maka kami akan terus PPK untuk mendapatkan laporan realisasi fisik dan anggaran ini,” ungkap Rochus.

Sedikitnya ada 3 pertanyaan terkait hal tersebut:

1. Mengapa Plt Kalak (sekarang mantan) susah mendapat data realisasi anggaran dan fisik dari PPK?

2. Mengapa Plt Kalak (sekarang mantan) harus sampai ke Jakarta untuk mendapatkan data?

Hal ini khususnya berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan untuk 2 kategori, yakni kategori rusak sedang dan rusak ringan.

Sedangkan SK Bupati Malaka yang dimaksudkan adalah Keputusan Bupati Malaka Nomor 36.a/HK/2022, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Dana Siap Pakai Untuk Kegiatan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Akibat Angin Siklon Tropis, Banjir, Tanah Longsor, Gelombang Pasang Dan Abrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Di Kabupaten Malaka Tahun 2022.

Keputusan tersebut ditetapkan Di Betun, pada Tanggal 20 Januari 2022 oleh Bupati Malaka, Dr.Simon Nahak.SH.,MH

Dalam SK Bupati Malaka tentang Petunjuk Teknis (Juknis) tentang pelaksanaan bantuan perbaikan rumah korban bencana seroja tersebut disebutkan 2 mekanisme pelaksanaan. Pertama, secara kontraktual, untuk kategori rusak berat. Kedua, secara swakelola, untuk kategori rusak sedang dan rusak ringan.