Dalam penyampaiannya, Fraksi PSI memberikan apresiasi kepada Badan Anggaran DPRD dan Pemerintah Provinsi NTT atas kerja keras dalam proses pembahasan yang panjang, intens, dan mendalam hingga sampai pada tahap finalisasi RAPBD 2026.

Filmon menyampaikan bahwa RAPBD NTT 2026 menunjukkan tantangan fiskal yang cukup signifikan.

“Total pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp5,619 triliun, dengan PAD mencapai Rp2,8 triliun, atau hampir 50% dari total pendapatan. Angka ini merupakan target tertinggi dalam beberapa tahun terakhir,” ujar Filmon.

Selain PAD, transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp2,819 triliun menjadi penopang utama struktur pendapatan sehingga pemerintah daerah dituntut menjaga kepatuhan regulasi dan kualitas perencanaan demi mempertahankan kepercayaan fiskal pusat.

Ia menjelaskan total belanja daerah ditetapkan sebesar Rp5,380 triliun, dengan komposisi terbesar pada belanja operasi yakni Rp4,433 triliun.

Belanja pegawai mencapai Rp2,722 triliun, mendominasi lebih dari setengah total belanja operasional.

Sementara itu, belanja modal hanya Rp186 miliar, yang menurut Fraksi PSI perlu dimaksimalkan pada sektor -sektor yang dapat menghasilkan dampak langsung pada pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi.

“Struktur belanja ini menghasilkan surplus/defisit sebesar Rp238,47 miliar, ditutup melalui pembiayaan netto sehingga RAPBD berada dalam kondisi seimbang,” ungkap
Filmon.

Setelah mencermati laporan Badan Anggaran, Fraksi PSI menyampaikan sembilan poin strategis, yaitu:

1. Pemerintah harus melaksanakan strategi peningkatan PAD secara konsisten dan terukur untuk mengejar target ambisius tahun 2026.

2. Regulasi pendukung PAD berupa Perda dan Pergub harus segera dituntaskan agar mekanisme pengelolaan pendapatan berjalan efektif sejak awal tahun.

3. Digitalisasi sistem penerimaan daerah, pendataan ulang objek pajak, integrasi data, dan penegakan hukum harus dipercepat untuk mencegah kebocoran PAD, termasuk rokok ilegal, galian C ilegal, dan aktivitas ekonomi ilegal lainnya.

4. Pembenahan tata kelola BUMD wajib menjadi prioritas, termasuk audit kinerja, perbaikan manajemen, dan fokus core business agar penyertaan modal dapat menghasilkan kontribusi nyata.

5. Fraksi PSI menegaskan perlunya kehati-hatian dalam belanja pegawai yang telah melewati proporsi ideal, sehingga efisiensi diarahkan pada peningkatan kualitas program.

6. Program Rumah Layak Huni harus tepat sasaran dengan pendataan akurat dan kolaborasi lintas pemerintah kabupaten/kota.

7. Roadmap Sekolah Vokasi Unggulan harus diperjelas mulai dari kurikulum, kebutuhan dunia kerja, lokasi, hingga konsistensi pembiayaan agar tidak hanya fokus pada pembangunan fisik.

8. Program unggulan seperti OVOP, OCOP, OSOP, dan NTT Mart harus memiliki arah yang terintegrasi agar berdampak langsung pada ekonomi rakyat.

9. Disiplin perencanaan harus dijaga melalui sinkronisasi KUA-PPAS, RAPBD, hingga Pergub Penjabaran APBD untuk menghindari program tanpa dasar perencanaan.

Dengan penegasan tersebut, Fraksi PSI menyatakan kesiapannya mendukung pelaksanaan APBD 2026 sepanjang dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat NTT.

Reporter: HN

Dalam RUPS LB tersebut, telah disepakati dan disahkan pemberhentian serta pengangkatan direksi baru yang akan segera dilantik pada Kamis (13/11/2025).

“RUPS LB tadi mengesahkan pemberhentian dan pengangkatan direksi baru yang diputuskan lewat proses RUPS dan OJK,” ujar Gubernur Melki Laka Lena kepada awak media.

Beberapa nama yang resmi ditetapkan dalam jajaran baru pengurus Bank NTT yakni:

1. Charlie Paulus sebagai Direktur Utama,

2. Rahmat Saleh sebagai Direktur Umum dan SDM,

3. Alo Geong sebagai Direktur Kredit,

4. Donny Heatubun sebagai Komisaris Utama, dan

5. Heru Helbianto sebagai Direktur Dana dan Treasury.

Sementara itu, posisi Direktur Kepatuhan untuk sementara masih dijabat oleh Chris Adoe, hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui Revi sebagai wakil pemegang saham dari Bank Jatim.

Gubernur Melki juga menegaskan bahwa posisi eks Plt Dirut Yohanis Landi Praing akan dikonsultasikan dengan OJK terkait kemungkinan pengisian posisi Direktur TI yang saat ini masih kosong.

Ia mendesak agar RUPS yang dijadwalkan pada bulan November mendatang menghasilkan keputusan yang berpihak pada kepentingan rakyat NTT, bukan sekadar formalitas tahunan.

Menurut Yohanes Rumat, proses RUPS Bank NTT seringkali tidak diikuti dengan keputusan final terutama dalam penentuan struktur direksi.

“Kalau nanti direksi ditetapkan tanpa merujuk pada hasil RUPS sebelumnya, itu akan menimbulkan persoalan serius,” ujarnya menegaskan pada Senin,10/11/2025.

Ia juga mempertanyakan posisi Pelaksana Tugas (PLT) Direksi Bank NTT jika nantinya digantikan oleh orang baru tanpa kejelasan tanggung jawab terhadap kebijakan sebelumnya.

Yohanes menilai, jika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan ruang bagi perubahan itu tanpa dasar yang jelas, maka DPRD akan mempertanyakan mekanismenya.

“DPR secara kelembagaan menghendaki hasil RUPS yang terbaik, yang mampu mengubah cara lama dalam mengelola Bank NTT. Selama ini kita temukan kebocoran keuangan, kredit macet, dan istilah pemutihan yang merugikan masyarakat,” jelasnya.

Sebagai anggota Komisi III DPRD NTT, Yohanes Rumat menegaskan bahwa fungsi pengawasan terhadap Bank NTT akan terus dilakukan dengan ketat.

Ia berharap direksi baru nantinya mampu menelusuri dan menindak tegas kreditur yang tidak bertanggung jawab serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan daerah.

Lebih lanjut, Yohanes juga mengkritisi kerja sama Bank NTT dengan Bank Jatim terkait pemenuhan modal inti.

Ia menyebut bahwa hingga kini dana yang dijanjikan dalam kerja sama tersebut belum terlihat secara fisik dalam neraca Bank NTT.

“Faktanya sampai hari ini, uang yang disebut dari Bank Jatim itu tidak ada. Kalau benar sudah disetor dua tahun lalu, seharusnya sudah tampak di laporan keuangan. Ini menimbulkan tanda tanya besar, ada apa di Bank NTT, ada apa dengan OJK?” ujarnya.

Yohanes juga menyarankan agar Bank NTT lebih kreatif dalam memperkuat permodalan, misalnya melalui penawaran saham Seri B kepada masyarakat NTT ketimbang terus menggantungkan diri pada kerja sama dengan bank lain.

Ia menambahkan bahwa OJK perlu memberi regulasi yang lebih fleksibel dan berpihak pada bank daerah, bukan justru menekan dengan ancaman penurunan status jika tidak memenuhi modal inti.

“Kalau benar uang itu tidak pernah ada, maka kami wajib mempertanyakan siapa yang bermain di balik ini semua. Jangan-jangan ada kepentingan tertentu yang membuat Bank NTT dijadikan alat politik,” tegas Yohanes Rumat

Dia berharap agar Bank NTT segera membatalkan kerja sama dengan Bank Jatim.

Menurutnya, langkah tersebut penting dilakukan agar menyambut uang dari pusat senilai Rp200 triliun.

Jadi dia berharap mendorong Gubernur NTT untuk mengambil langkah strategis membangun kemandirian perbankan daerah.

“Secara pribadi, saya berharap Bank NTT segera membatalkan kerja sama dengan Bank Jatim. Ini saatnya Bank NTT berdiri di atas kekuatan sendiri untuk mengambil bagian dari program besar Kementerian Keuangan sebesar Rp200 triliun itu,” tutup Yohanes Rumat.

Reporter: HN/Tim

Ia berharap keputusan nanti dapat mengakomodir hasil RUPS sebelumnya.

Menurut Fredy, jumlah direksi yang terlalu banyak akan berdampak langsung pada tingginya biaya operasional perbankan, termasuk fasilitas dan gaji.

“Kalau bisa, dari tujuh direksi menjadi lima saja. Dengan begitu, biaya operasional bisa ditekan sehingga laba Bank NTT meningkat dan target deviden bisa tercapai,” ujar Fredy Mui pada Senin 10/11/2025.

Ia menjelaskan bahwa sebelumnya terdapat kekurangan modal inti minimum mendekati sekitar Rp600 miliar, dan sisanya menjadi kesanggupan pihak Bank Jatim.

Menurutnya, secara regulasi kondisi ini sudah sesuai dengan ketentuan permodalan minimum.

Namun, tantangan muncul karena di satu sisi pemerintah provinsi menargetkan peningkatan deviden, sementara di sisi lain biaya operasional bank terus meningkat.

“Target laba tinggi itu bagus, tapi harus diimbangi dengan efisiensi struktur organisasi. Jangan sampai beban operasional justru menurunkan pendapatan,” tambahnya.

Fredy juga menyoroti persoalan internal terkait penempatan direksi dan posisi Dirut Bank NTT.