Di sejumlah wilayah, termasuk Kota Kupang, warga mengaku kesulitan mendapatkan minyak tanah dengan harga eceran resmi yang saat ini harga lagi tidak wajar.

Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa telah terjadi kelangkaan di tengah masyarakat.

Namun, Anggota DPRD Provinsi NTT Fraksi PKB, Marselinus Anggur Ngganggus, ST., MT, mengaku bahwa berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pertamina serta uji petik yang dilakukan Komisi IV DPRD NTT, kuota minyak tanah yang disalurkan ke NTT sebenarnya telah sesuai dengan permintaan pemerintah kabupaten dan kota.

“Secara kuota, Pertamina menyalurkan sesuai dengan permintaan pemerintah daerah. Dari hasil uji petik yang kami lakukan juga, jumlahnya sesuai. Artinya, seharusnya tidak terjadi kelangkaan,” kata Marselinus pada Selasa, 28/07/2026.

Meski demikian, ia mengakui kenyataan di lapangan justru berbeda. Harga minyak tanah bersubsidi yang seharusnya dijual sekitar Rp4.500 per liter, di sejumlah tempat dijual jauh lebih mahal karena masyarakat kesulitan memperoleh pasokan.

Menurutnya, ada dua kemungkinan yang menjadi penyebab persoalan tersebut. Pertama, data kebutuhan minyak tanah yang diajukan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat kemungkinan belum mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Kedua, persoalan justru terjadi pada mata rantai distribusi setelah minyak tanah diterima oleh agen.

Hal tersebut disampaikan Ana Waha Kolin kepada Wartawan, Kamis (30/10/2025), di ruang Fraksi PKB DPRD NTT.

Menurut Ana, hasil reses Fraksi PKB di berbagai daerah menunjukkan adanya ketimpangan kebijakan dalam Pergub tersebut.

Ia mencontohkan, terdapat poin yang mengatur bahwa anak penerima BLT, Raskin, dan Program Indonesia Pintar (PIP) tidak diwajibkan membayar Iuran Partisipasi Pendidikan (IPP).

Sementara itu, anak-anak yang tidak menerima bantuan pemerintah tetap diwajibkan membayar IPP.

“Di mana letak keadilannya? Banyak keluarga yang sebenarnya hidup susah tetapi belum terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), atau sekarang disebut DT-SEN. Mereka tidak mendapat bantuan, namun tetap dibebani kewajiban membayar IPP,” tegas Ana.

Ana menilai, kebijakan tersebut berpotensi menambah kesenjangan sosial dan menghambat pemerataan akses pendidikan di NTT.

Ia meminta pemerintah provinsi untuk meninjau ulang Pergub Nomor 53 Tahun 2025 sebelum diterapkan secara luas.