Sebelum rapat dimulai, Wagub Johni, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Kosmas Lana, serta para pimpinan perangkat daerah, terlebih dahulu melakukan inspeksi terhadap aset-aset Pemprov NTT yang ada di TMII.

Pada kesempatan tersebut, Johani Asadoma menekankan pentingnya pemanfaatan aset pemerintah daerah yang dimiliki oleh Pemprov NTT.

 

Ia berharap agar Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Provinsi NTT memiliki database yang akurat dan tepat terhadap seluruh aset Pemda, baik yang ada di wilayah NTT maupun yang berada di luar provinsi, agar aset-aset tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal.

“Pemanfaatan aset Pemda yang tidak bergerak seperti gedung dan bangunan harus lebih dioptimalkan, terutama melalui kerjasama dengan pihak ketiga, sehingga bisa mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita,” ujar Wagub Johni.

Kepala Badan Penghubung Provinsi NTT, Donald Izaac, juga turut menjelaskan terkait kondisi dan pemanfaatan beberapa aset Pemprov NTT di TMII, seperti Rumah Adat dan Gedung Anjungan yang digunakan untuk kegiatan komersial dan budaya.

Beberapa fasilitas, seperti ruang acara berkapasitas 200 orang dan kamar, disewakan dengan tarif mulai dari Rp 250.000 per malam.

“Untuk meningkatkan PAD kita, kami menyewakan aset-aset yang ada di Anjungan NTT secara komersial,” kata Donald Izaac.

Usai inspeksi, Wagub Johni memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) bersama para Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov NTT.

Dalam rapat tersebut, ia menekankan pentingnya semangat melayani masyarakat dan bekerja keras untuk membangun NTT yang lebih maju.

“Kerja keras, kerja cerdas, kerja tulus, dan selalu berinovasi sangat penting untuk mengubah stigma masyarakat terkait ketertinggalan di bidang pendidikan, kemiskinan, stunting, dan masalah maraknya perdagangan orang (TPPO) yang terjadi di NTT,” ujarnya.

Johani Asadoma juga mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran dan pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT.

Ia mengharapkan agar seluruh perangkat daerah dapat menyusun roadmap untuk hilirisasi sektor non-tambang, seperti pertanian, peternakan, dan perikanan, guna meningkatkan nilai tambah produk dan kesejahteraan masyarakat.

“Investasi yang sehat, bersih, dan transparan harus terus didorong, dengan pelayanan yang optimal tanpa membebani masyarakat, termasuk menekan praktik pungutan liar,” tambahnya.

Wagub Johni juga menekankan pentingnya digitalisasi dalam pelayanan publik dan proses perizinan untuk mencegah pungutan liar dan mempercepat proses birokrasi.

Ia mengajak semua pihak untuk berinovasi, meningkatkan loyalitas, rasa empati, keteladanan, serta komunikasi yang baik, demi menunjukkan komitmen terhadap kinerja pemerintahan yang lebih baik.

Rencananya, setelah kegiatan di Jakarta, Wagub Johni Asadoma akan melanjutkan inspeksi aset-aset Pemda di luar wilayah NTT, seperti di Depok, Bandung, dan Yogyakarta.

Kegiatan ini dilakukan sebelum beliau berangkat ke Magelang untuk bergabung dengan Gubernur NTT yang sedang melaksanakan retret Kepala Daerah.**

]]>