Hal ini disampaikan dalam sosialisasi implementasi Posyandu 6 bidang sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Rumah Jabatan Wali Kota Kupang, pada Selasa (30/09/2025).

Christian Widodo menjelaskan Sosialisasi ini diharapkan menjadi langkah awal agar Posyandu di setiap kelurahan di Kota Kupang sesuai amanat Permendagri 13 tahun 2024 tentang pos pelayanan terpadu.

Menurutnya berdasarkan Permendagri terbaru, Posyandu telah bertransformasi dalam dua aspek utama, yaitu kelembagaan dan layanan.

Dari segi kelembagaan, Posyandu kini memiliki payung hukum yang kuat setara dengan lembaga kemasyarakatan lain seperti LPM, Karang Taruna, maupun RT/RW.

Artinya, Posyandu tidak lagi berjalan sendiri, tetapi bernaung langsung di bawah pemerintahan sehingga lebih kokoh dan terarah.

Sementara dari sisi layanan, Posyandu tidak hanya berfokus pada bidang kesehatan, tetapi juga mencakup enam SPM: kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, serta ketertiban dan keamanan.

Dengan transformasi ini, Posyandu menjadi ujung tombak pelayanan publik yang mampu menampung aspirasi masyarakat, mulai dari aduan rumah tidak layak huni, jalan dan lampu rusak, hingga persoalan sosial lain.

Ia mengimbau seluruh masyarakat NTT untuk tetap menjaga persatuan, kedamaian, serta mengutamakan keamanan bersama pada Minggu, 31 Agustus 2025.

Kapolda NTT menekankan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum tentu benar.

Ia mengingatkan bahwa kabar bohong atau informasi tanpa sumber jelas dapat memicu keresahan serta berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.

“Jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak benar. Mari kita bijak dalam menyaring setiap informasi, sehingga tidak menimbulkan kericuhan maupun perpecahan,” ujar Kabidhumas menyampaikan pesan Kapolda NTT.

Selain itu, Kapolda NTT juga mengingatkan masyarakat untuk menghindari tindakan anarkis dalam bentuk apa pun.

Menurutnya, aksi-aksi yang mengarah pada kekerasan hanya akan merugikan diri sendiri, orang lain, serta merusak kedamaian yang selama ini terjaga.

“Semua aspirasi bisa disampaikan dengan cara-cara damai, tertib, dan sesuai aturan hukum. Polri siap mengawal kebersamaan ini agar situasi tetap kondusif,” tambahnya.

Lebih lanjut, Kapolda NTT menegaskan bahwa provinsi ini dikenal dengan kerukunan, solidaritas, dan semangat kekeluargaan yang tinggi. Oleh karena itu, menjaga kedamaian merupakan tanggung jawab bersama.

“Dengan kebersamaan, mari kita wujudkan Nusa Tenggara Timur yang aman, tertib, dan damai. Bae sonde bae, NTT lebe bae,” tutup Kabidhumas menyampaikan pesan Kapolda NTT.

Reporter:HN/tribratanews