Dalam RUPS LB tersebut, telah disepakati dan disahkan pemberhentian serta pengangkatan direksi baru yang akan segera dilantik pada Kamis (13/11/2025).

“RUPS LB tadi mengesahkan pemberhentian dan pengangkatan direksi baru yang diputuskan lewat proses RUPS dan OJK,” ujar Gubernur Melki Laka Lena kepada awak media.

Beberapa nama yang resmi ditetapkan dalam jajaran baru pengurus Bank NTT yakni:

1. Charlie Paulus sebagai Direktur Utama,

2. Rahmat Saleh sebagai Direktur Umum dan SDM,

3. Alo Geong sebagai Direktur Kredit,

4. Donny Heatubun sebagai Komisaris Utama, dan

5. Heru Helbianto sebagai Direktur Dana dan Treasury.

Sementara itu, posisi Direktur Kepatuhan untuk sementara masih dijabat oleh Chris Adoe, hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui Revi sebagai wakil pemegang saham dari Bank Jatim.

Gubernur Melki juga menegaskan bahwa posisi eks Plt Dirut Yohanis Landi Praing akan dikonsultasikan dengan OJK terkait kemungkinan pengisian posisi Direktur TI yang saat ini masih kosong.

Ketua Komisi III DPRD NTT dari Fraksi Golkar, Yohanes Derosari, mempertanyakan langkah manajemen Bank NTT yang memperpanjang pendaftaran untuk jabatan strategis, meski sebelumnya telah disepakati agar seluruh proses rekrutmen menunggu pelantikan gubernur dan wakil gubernur baru.

“Saya kaget membaca berita itu. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) sebelumnya, kami sudah meminta agar seluruh proses rekrutmen dihentikan sementara sampai gubernur dan wakil gubernur baru dilantik,” ujar Derosari, Kamis (16/1/2025).

Menurut Derosari, manajemen Bank NTT tidak seharusnya terburu-buru melakukan rekrutmen mengingat pelantikan gubernur baru hanya tinggal beberapa pekan.

Ia menilai keputusan ini dapat menciptakan polemik, mengingat Bank NTT adalah badan usaha milik daerah (BUMD) yang modal utamanya berasal dari pemerintah daerah.

Gubernur NTT terpilih, Melki Laka Lena, turut menegaskan bahwa keputusan perpanjangan rekrutmen tersebut tidak mendapat persetujuan dari dirinya maupun wakil gubernur terpilih, Johni.

“Tidak ada persetujuan dari kami. Saya dan Pak Johni sepakat bahwa semua proses pengisian pejabat di BUMD maupun pemerintah daerah baru akan diproses setelah pelantikan kami,” kata Melki, Rabu (15/1/2025).