Dalam keterangannya pada Kamis, 6/11/2025, ia menegaskan bahwa dari 229 desa di Flores, sebanyak 150 Desa yang sudah memiliki BUMDes dan hanya sekitar 60 Desa yang aktif menjalankan usaha dengan baik.

Menurutnya, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa menjadi kendala utama yang menyebabkan banyak Bumdes belum berkembang optimal.

“SDM di desa yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman bisnis cenderung sedikit. Banyak yang berpendidikan tinggi justru memilih bekerja di kota. Akibatnya, Bumdes dikelola oleh warga dengan kemampuan terbatas,” ujar Paulus.

Lebih jauh, Paulus menjelaskan bahwa pengelolaan Bumdes membutuhkan orang-orang dengan pengetahuan manajemen, perencanaan bisnis, dan pengalaman usaha.

Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak pengurus Bumdes yang belum memahami sistem bisnis berbasis keuntungan.

“Banyak yang mengira setelah dibentuk, mereka akan otomatis mendapat gaji setiap bulan. Padahal, keuntungan dan insentif pengurus Bumdes itu harus berbasis pada laba usaha,” jelasnya.

Program ini merupakan didukung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memutus mata rantai kemiskinan di desa.

Dengan tujuan meningkatkan perekonomian, dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa.

Hal tersebut ketika Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena bersama Ketua TP PKK Provinsi NTT, Mindriyati Astiningsih, beraudiensi dengan Menteri Koperasi dan UMKM, Budi Arie Setiadi, di Kantor Kementerian Koperasi dan UMKM RI, Jakarta pada Jumat, 7 Maret 2025

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Melki Laka Lena dan Menteri Budi Arie Setiadi sepakat untuk menjadikan NTT sebagai Provinsi Pertama yang mengimplementasikan Program Koperasi Desa Merah Putih.

“NTT akan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang membentuk dan mengembangkan Koperasi Desa Merah Putih,” ujar Gubernur Melki.

Menurut Gubernur Melki, strategi pelaksanaan program ini mencakup:

1. Pembentukan koperasi baru di desa-desa.

2. Revitalisasi koperasi yang sudah ada agar lebih produktif.

3. Pengembangan koperasi untuk meningkatkan daya saing dan kontribusi terhadap ekonomi daerah.

“Program ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” tambahnya.