Bukan dari gedung tinggi atau kota besar, tapi dari desa-desa kecil di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Di sini, warga tak menuntut banyak, hanya ingin panen dihargai, tenaga diakui, dan hidup lebih dari sekadar bertahan.

Dulu, koperasi hanyalah papan nama usang. Laporan keuangan tak dibuka, rapat tahunan hanya formalitas.

Namun kini, perubahan datang. Guru pensiun, ibu rumah tangga, dan pemuda yang menolak merantau bersatu dalam semangat gotong royong, membangkitkan kembali koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat.

“Koperasi? Mana bisa bersaing dengan tengkulak?” begitu cibiran yang terdengar.
Namun lambat laun, koperasi membuktikan diri:

• Jagung dikumpulkan dan dipasarkan bersama
• Hasil laut disortir dan dikemas ulang
• Tenunan ibu-ibu dijahit ulang dan dijual ke luar daerah

Bupati Simplisius Donatus melalui Wakil Bupati Gonzalo Muga Sada menyatakan dengan tegas bahwa koperasi bukan hanya program ekonomi, melainkan kebijakan strategis yang berpihak kepada rakyat.

“Kami instruksikan semua kepala desa dan lurah untuk mendukung penuh. Kalau perlu, kita ubah tata kelola pembangunan agar koperasi jadi porosnya,” tegas Gonzalo pada Senin,21 Juli 2025.

Dengan dukungan penuh pemerintah, Kabupaten Nagekeo menjadi daerah pertama yang menyelesaikan 100% pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) di seluruh 113 desa dan kelurahan.

Gonzalo menambahkan bahwa program ini menghadirkan 7 pilar usaha koperasi desa mulai dari Gerai sembako, Klinik desa, Apotek desa, Gudang penyimpanan, Layanan logistic, Kantor pelayanan, Simpan pinjam berbasis solidaritas

Inisiatif ini diinisiasi bersama kementerian dan lembaga terkait, termasuk peluncuran program kredit murah yang disalurkan melalui dana pinjaman bergulir.

Pada Jumat, 3 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, beserta sejumlah menteri di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Istana Bogor, Jawa Barat.

Pertemuan ini menandai komitmen pemerintah dalam meningkatkan kemandirian masyarakat melalui berbagai agenda pemberdayaan.

Dalam keterangannya kepada media, Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menangani isu-isu penting dengan cepat.

“Dari sana ada banyak isu-isu yang harus ditangani cepat. Salah satunya data tunggal agar tepat sasaran, yang kedua meningkatkan kapasitas usaha kecil, menengah, dan koperasi dengan memberi kapasitas kemampuan kemudian bahan baku, holding antar UMKM akan kita lakukan agar usaha besar bersinergi, kolaborasi dengan UMKM,” ujar Muhaimin.

Dengan kepercayaan masyarakat yang meluas, Helan berhasil menjaga stabilitas dan kredibilitas lembaga tersebut.

Upayanya dalam menghidupkan sektor riil usaha produktif bagi anggota, meningkatkan pendapatan, dan kesejahteraan memberikan dampak positif terhadap masyarakat.

Langkah tegasnya dalam mematikan koperasi harian atau yang bersifat ilegal, menjadikan Helan sebagai pelindung dari praktik rentenir yang merugikan dengan bunga pinjaman yang tidak wajar.

Dukungan ratusan ribu anggota Kopdit /Koperasi di wilayah NTT terhadap Yohanes Sason Helan jadi calon anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan Nomor Urut 5 dari Dapil NTT 2, meliputi Sumba, Sambu, Timor, dan Rote.