Hal tersebut Joi Sadibuan menyebutkan terkait meningkatnya laporan kerusakan dan kehilangan tenaga pada sepeda motor setelah menggunakan BBM jenis Pertalite.

“Kami tidak akan tinggal diam. Pertamina harus bertanggung jawab dan transparan terkait kualitas BBM yang mereka distribusikan,” tegas Joi dalam pernyataan resminya Senin, 14 April 2025.

4 Tuntutan Tegas IPF Terkait Dugaan BBM Oplosan Pertalite

Dalam pernyataan sikapnya, IPF menyampaikan empat poin tuntutan utama kepada Pertamina dan pemerintah daerah:

1. Evaluasi Total Kinerja Pertamina
Terutama pada distribusi dan pengawasan kualitas BBM di wilayah NTT. IPF mendesak perbaikan sistem agar rakyat tidak terus dirugikan.

2. Audit Independen terhadap Pertalite
IPF meminta PT Pertamina membuka data dan memberi akses pihak independen untuk menguji langsung kualitas BBM di SPBU-SPBU.

3. Tindak Hukum terhadap Pelaku
IPF menekan aparat kepolisian agar segera melakukan penyelidikan terhadap oknum pengoplos BBM, dan memastikan proses hukum berjalan transparan.

4. Komisi II DPRD Kota Kupang atau DPRD Provinsi NTT diminta memanggil Pertamina untuk klarifikasi serta membuka data distribusi BBM lima tahun terakhir.