Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena memastikan ribuan korban tersebut tidak menghadapi masa sulit sendirian. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan turun langsung menggelar Bakti Sosial di Kabupaten Nagekeo pada 30 September – 2 Oktober 2026.

Kepastian itu terungkap setelah Gubernur Melki menerima kunjungan Staf Khusus Menteri ESDM, Komjen Pol (P) Drs. Rudy Sufahriadi di ruang kerjanya, Senin (28/9/2026).

Pertemuan tersebut membahas pematangan aksi kemanusiaan yang akan menjangkau tiga titik terdampak. Rinciannya, Desa Lebolewa Kecamatan Aesesa sebanyak 1.000 orang, Posko Utama Mbay 3.000 orang, dan Desa Ladolima Kecamatan Keo Tengah 1.000 orang.

Bakti Sosial Gempa Flores ini merupakan bagian dari perayaan HUT Pertambangan dan Energi ke-81 Tahun 2026. Kegiatan ini direncanakan dalam tiga bentuk, yakni Pemeriksaan Kesehatan Gratis oleh tenaga medis dan relawan, Trauma Healing untuk anak-anak melalui kegiatan bercerita dan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat, serta Bantuan Kebutuhan Pokok berupa pembagian sembako.

Mendengar rencana tersebut, Gubernur Melki menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Menteri ESDM beserta jajaran.

Kedatangan Gubernur bersama jajaran Forkopimda dilakukan untuk memastikan secara langsung penanganan pascagempa bumi yang mengguncang wilayah Flores berjalan cepat, terpadu, dan maksimal.

Setibanya di Maumere, Gubernur bersama Kapolda NTT, Danrem 161/Wira Sakti, Dankodaeral VII Kupang, pimpinan DPRD NTT, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Sikka langsung melakukan pemantauan di sejumlah lokasi terdampak gempa.

“Hari ini kami dari Forkopimda Provinsi NTT, saat ini memantau penanganan bencana gempa Flores,” ujar Gubernur Melki.

Koordinasi Penanganan Terus Diperkuat

Gubernur mengatakan, koordinasi penanganan bencana dilakukan secara intensif dengan melibatkan seluruh jajaran pemerintahan, TNI dan Polri hingga tingkat kabupaten.

Pemantauan dilakukan terhadap kondisi korban, baik korban meninggal dunia maupun luka-luka, serta kerusakan yang terjadi di sejumlah wilayah.

“Kami terus memantau bagaimana laporan terkait dengan korban, baik itu korban jiwa, korban luka-luka, dan juga kerusakan yang terjadi. Dan kami terus meng-update perkembangan,” katanya.

Update Sementara: 33 Orang Meninggal Dunia, 23 Luka-Luka

Berdasarkan data sementara hingga saat peninjauan, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 33 orang.

Kecamatan Mauponggo menjadi wilayah dengan dampak terparah setelah aliran air dari perbukitan meluap deras dan menyapu permukiman.

Hingga kini, pemerintah daerah bersama instansi terkait terus melakukan penanganan darurat untuk memastikan kebutuhan dasar para pengungsi terpenuhi.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, Pertamina Patra Niaga melalui Sales Area Retail NTT dan Fuel Terminal Ende menyalurkan bantuan pada Jumat (12/9).

Bantuan tersebut meliputi Pakaian, Ember bak, Mainan anak, Mie instan, Beras, Air mineral, Minyak goreng, Profil Tank 550 liter, Obat-obatan.

Bantuan diterima langsung oleh Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Nagekeo, Oswaldus Dhoi, untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat terdampak.

Ahad Rahedi, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, menegaskan bahwa Pertamina selalu berupaya merespons cepat situasi bencana.

“Pertamina Patra Niaga terus bersinergi dengan berbagai instansi dan Pertamina Group untuk memastikan bantuan segera diterima masyarakat.”

“Kehadiran kami di Kabupaten Nagekeo adalah bagian dari komitmen Pertamina dalam meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak banjir bandang ini,” ujarnya.

Pertamina berharap dukungan yang diberikan mampu mempercepat pemulihan kondisi masyarakat.

Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga kemanusiaan, serta dunia usaha, diharapkan kehidupan sosial dan ekonomi warga Nagekeo segera bangkit kembali.

Reporter: HN/Pertamina

Bukan dari gedung tinggi atau kota besar, tapi dari desa-desa kecil di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Di sini, warga tak menuntut banyak, hanya ingin panen dihargai, tenaga diakui, dan hidup lebih dari sekadar bertahan.

Dulu, koperasi hanyalah papan nama usang. Laporan keuangan tak dibuka, rapat tahunan hanya formalitas.

Namun kini, perubahan datang. Guru pensiun, ibu rumah tangga, dan pemuda yang menolak merantau bersatu dalam semangat gotong royong, membangkitkan kembali koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat.

“Koperasi? Mana bisa bersaing dengan tengkulak?” begitu cibiran yang terdengar.
Namun lambat laun, koperasi membuktikan diri:

• Jagung dikumpulkan dan dipasarkan bersama
• Hasil laut disortir dan dikemas ulang
• Tenunan ibu-ibu dijahit ulang dan dijual ke luar daerah

Bupati Simplisius Donatus melalui Wakil Bupati Gonzalo Muga Sada menyatakan dengan tegas bahwa koperasi bukan hanya program ekonomi, melainkan kebijakan strategis yang berpihak kepada rakyat.

“Kami instruksikan semua kepala desa dan lurah untuk mendukung penuh. Kalau perlu, kita ubah tata kelola pembangunan agar koperasi jadi porosnya,” tegas Gonzalo pada Senin,21 Juli 2025.

Dengan dukungan penuh pemerintah, Kabupaten Nagekeo menjadi daerah pertama yang menyelesaikan 100% pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) di seluruh 113 desa dan kelurahan.

Gonzalo menambahkan bahwa program ini menghadirkan 7 pilar usaha koperasi desa mulai dari Gerai sembako, Klinik desa, Apotek desa, Gudang penyimpanan, Layanan logistic, Kantor pelayanan, Simpan pinjam berbasis solidaritas

kabartimor.id-Setelah melewati Pemilihan Presiden dan DPR RI, sekarang kita masuk pada fase pemilihan kepala daerah dimana Tahun 2024 adalah tahun politik yang merupakan pemilihan kepala daerah secara serentak.

Semua orang berpartisipasi dengan terlibat dalam momen politik (pemilu) secara aktif, pro aktif, dan bahkan ada yang pasif (Artinya dia hanya memilih). Semua orang berusaha mencari partisipan untuk mendukung salah satu pasangan pemimpin yang mereka kagum. Dalam proses demokrasi tentu hal ini wajar terjadi, karena ini merupakan prinsip demokrasi, yang menang adalah suara terbanyak dan yang kalah adalah yang paling sedikit. Pemilu dan pilkada merupakan mekanisme suksesi kekuasaan politik secara damai.

Legitimasi kekuasaan seorang pemimpin atau partai politik tertentu dengan cara kekerasan. Figur-figur yang bakal menjadi pemimpin di framing media, dari latar belakang kelaurga, hingga rekam jejak jabatan yang pernah di emban dan prestasi apa dari jabartan tersebut yang sudah dilakukan.

Pemilihan umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai ruang demokrasi dalam perwujudan kedaulatan ditangan rakyat sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar”. Selanjutnya UndangUndang Dasar mengaturnya dalam BAB VIIB tentang Pemilihan Umum yaitu pasal 22 E ayat (1-5).

Dalam konteks Pilkada, mencari pemimpin negarawan secara substansial tipikal sosok pemimpin yang negarawan dan sosok pemimpin politikus akan memiliki dampak yang jauh berbeda. Tipikal sosok pemimpin negarawan adalah sifat mengayomi dan memikirkan bagaimana nasib masyarakat dari kebijakan yang dikeluarkan apakah berdampak lebih baik dari sebelumnya atau memperburuk dari keadaan yang sebelumnya.

Sifat pemimpin negarawan memiliki idealisme dan prinsip yang kuat kehadiranya seperti seoarang ayah yang merawat dan membesarkan demi masa depan anaknya.

Berbeda dengan tipikal sosok pemimpin yang politikus, pemimpin politikus yang mana hanya berorientasi pada kekuasaan itu sendiri, lebih mementingkan kelompoknya sendiri ketika berkuasa, dan mengeksploitasi masyarakat dengan keputusan ataupun kebijakan-kebijakanya dan yang lebih parahnya melihat masyarakat hanya sebatas komoditi suara dalam momentum politik.

Pandangan tipikal pemimpin berkarakter politikus hanya mengedepankan diri dan kolegial primordial. Oleh karena itu, dalam pemilihan legislatif maupun eksekutif tidak hanya sekedar mengisi kursi-kursi, tetapi dalam kacamata yang lebih luas dimaksud adalah menciptakan suatu peradaban baru.

Dari dua sifat pemimpin tadi kita dapat memilih mana yang demi kepentingan masyarakat atau yang kepentinganya untuk kelompoknya sendiri.

Pilkada 2024 di Indonesia dilaksanakan secara serentak bagi daerah dengan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025. Sistem Pilkada serentak tahun 2024 ini adalah yang kelima kalinya diselenggarakan di Indonesia, sekaligus yang pertama kalinya melibatkan seluruh provinsi, kabupaten/kota di Indonesia.